Selang dua tahun yakni pada , BI mengeluarkan Peraturan BI (PBI) yang mencantumkan secara eksplisit melarang transaksi pembayaran untuk transaksi mendukung cryptocurrency, dalam hal ini transaksi pembelian atau penjualan. Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya memproses transaksi keuangan yang menggunakan sistem pembayaran mata uang virtual (virtual currency), dalam hal ini Bitcoin. Imbauan ini dilakukan karena transaksi tersebut dianggap melanggar undang-undang. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI . Bukan hanya itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran dengan alat.

Bi melarang transaksi bitcoin

BI Larang Jual Beli Bitcoin

Yuk Baca. Oleh: Addi M Idhom - 15 Januari BI berkoordinasi dengan OJK, Bappebti dan intansi lainnya untuk memastikan penggunaan Bitcoin atau sejenisnya dilarang di semua transaksi keuangan.

Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko menyatakan BI akan meminta instansi-instansi itu ikut mengeluarkan sikap bersama mengenai larangan terhadap penggunaan mata uang digital di tanah air. Onny menegaskan BI melarang Bitcoin dan mata uang digital lainnya di sistem pembayaran dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk penggunaannya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, larangan tersebut demi memastikan adanya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Dia menjelaskan selama ini penggunaan mata uang digital di Indonesia terdapat pada tiga konsep praktik. Bahkan tidak segan-segan, pemerintah menyampaikan bagi siapa saja yang menggunakan mata uang Bitcoin mereka harus masuk penjara karena telah dianggap tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Krgystan menjadi Negara lain yang melarang Bitcoin sejak Juli Alasan pelarangannya karena mata uang kripto jenis Bitcoin mempunyai sifat yang kurang dapat tersentralisasi dan sangatlah berisiko yang bisa menimbulkan adanya masalah hukum. Sebelum tahun , Nigeria belum membuat aturan baku mengenai pelarangan Bitcoin. Namun sejak Januari , Nigeria mulai mengeluarkan aturan dengan tegas mengenai pelarangan masyarakatnya menggunakan Bitcoin.

Sama halnya dengan Nigeria, Negara Nepal juga baru mensahkan aturan pelarangan Bitcoin sejak tahun tepatnya Bulan Agustus lalu. Polisi setempat juga tidak segan-segan untuk menangkap orang-orang yang melakukan transaksi atau perdagangan Bitcoin secara illegal. Setelah Nepal, di bulan November Maroko juga mengumumkan pelarangan Bitcoin dalam aturan perekonomiannya. Sanksi denda akan diberikan pada mereka yang dengan sengaja melakukan transaksi Bitcoin.

Dan yang baru-baru ini juga melarang Bitcoin adalah Jerman. Aturan secara tegas sudah diumumkan pada Januari Berikut adalah beberapa pertimbangan alasan mengapa beberapa negara melarang dengan keras penggunaan mata uang Bitcoin:. Mata uang virtual Bitcoin merupakan jenis mata uang internasional yang bisa dibilang cukup unik.

Jika terjadi pelemahan ekonomi besar bisa menjadi investasi sangat menguntungkan. Pertukarannya pun dilakukan secara diam-diam antar individu. Namun sayangnya modal tidak bisa terjamin sebab mata uang virtual ini tidak secara sah dikeluarkan oleh bank sentral.

Sehingga sangat tidak heran para investor bisa saja kehilangan sejumlah modalnya tiap saat. Alasan fluktuasi harga pun menjadi hal yang sangat diperhatikan. Pasalnya mata uang ini memiliki nilai yang sangat berfluktuasi tergantung pada banyaknya pengguna.

Jadi tidak heran jika sekarang Bitcoin tinggi, kemungkinan beberapa menit lagi nilainya bisa berubah. Lalu mengapa? Berikut analisanya:.

Semua cryptocurrency memiliki kesamaan yaitu sifatnya yang anonymous. Dari namanya sudah terlihat bahwa cryptocurrency adalah mata uang yang terenkripsi yaitu sebuah bentuk pengamanan informasi dengan membentuk kode yang tidak dapat dibaca tanpa pengetahuan khusus.

Dengan adanya enkripsi ini maka seluruh transaksi pada Bitcoin sangat sulit untuk diketahui informasinya. Hal itu akan berbeda jika kita melakukan transaksi dengan bank yang informasinya jelas terlihat rekening ke rekening.

Karena sifatnya yang anonymous dan informasi yang tidak dapat diakses dengan leluasa maka terdapat peluang untuk melakukan tindakan kejahatan dengan cryptocurrency.

Penggunaan untuk transaksi narkoba, penyuntikan dana untuk terorisme dan transaksi-transaksi untuk kegiatan kejahatan lain tidak dapat diketahui dengan menggunakan Bitcoin.

Hal itu karena Bitcoin bersifat anonymous dan berbeda dengan bank biasa. Bila kita bertransaksi dengan Bitcoin maka kita akan menggunakan Wallet yang merupakan alamat tempat penyimpanan cryptocurrency kita. Wallet tersebut dapat digunakan untuk menjual Bitcoin ke pasar secara langsung untuk mendapatkan cash. Transaksi dengan menggunakan Bitcoin terenkripsi dengan baik sehingga tidak dapat diketahui siapa yang mentransfer dan yang ditransfer.

Hal itu berbeda dengan bank yang terlihat detail transaksinya nama pemilik rekening. Pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk melacak dan mengungkap detail transaksi dengan alasan hukum kepada bank. Nilai transaksi, nama pemilik rekening, waktu transaksi dan detail lain bisa didapatkan. Hal itu berbeda dengan Bitcoin yang sifatnya anonymous sehingga pemerintah tidak dapat mengetahui informasi dibaliknya.

10 Negara Melarang Alat Transaksi Bitcoin, Ini Alasannya? Kemendikbud Bakal Lanjutkan Subsidi Kuota Belajar 2021

BI Larang Transaksi Bitcoin di Indonesia. Canra Liza. January 13, January 13, 29 Kali Dibaca. Jakarta–Bank Indonesia (BI) memperingatkan masyarakat tidak melakukan investasi di di Bitcoin dan melarang penggunaan virtual currency digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Bitcoin News - Bank Indonesia (BI) sebagai pemilik kewenangan di Indonesia mulai akan melarang transaksi pembayaran menggunakan Bitcoin pada Larangan Bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI yang menurut rencana dikeluarkan dalam waktu dekat. Dalam PBI, seperti yang disampaikan Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, bahwa uang . Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa virtual currency atau mata uang digital termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di natur-holzbausteine.de, BI belum melarang transaksi trading atau mining (menambang) cryptocurrency. “Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang. Tags:Bitcoin crypto stock price, Bitcoins handelen nederland, How to tell if you ever bought bitcoin, Bitcoin real time api, Bitcoin price for feb 2018